Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah mendorong penguatan peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui kegiatan sosialisasi kenotariatan yang digelar di Kota Palu. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan organisasi kenotariatan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum karena berperan dalam pembuatan akta autentik dan berbagai transaksi hukum masyarakat. Oleh karena itu, notaris diharapkan memahami potensi penyalahgunaan transaksi hukum yang dapat berkaitan dengan praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi serta memperkuat komitmen bersama antara notaris dan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana tersebut. Selain itu, notaris juga diingatkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta memahami kewajiban pelaporan dalam praktik jabatan mereka.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, serta unsur Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Kolaborasi antar lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan integritas profesi notaris.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola profesi notaris yang profesional, berintegritas, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel di daerah.
Red